Sri Mulyani: “Bangun Indonesia dengan Etika, Bukan Anarki”

Oleh: Paulinus Teensian Mangko

IWARAINFO.COM, Jakarta — Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika politik dan kericuhan demonstrasi di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan panjang yang penuh tantangan, namun harus dijalankan dengan etika dan moralitas luhur, bukan dengan cara-cara anarki.

“Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengingatkan bahwa sebagai pejabat negara, dirinya terikat sumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan seluruh Undang-Undang yang berlaku. Menurutnya, pembentukan undang-undang bukanlah ranah selera pribadi, melainkan hasil proses bersama antara Pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka.

“Apabila publik tidak puas dan merasa hak konstitusinya dilanggar oleh sebuah undang-undang, dapat dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Bila pelaksanaannya menyimpang, dapat membawa perkara ke pengadilan hingga Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab,” tegasnya.

Akar Masalah Demo Jakarta

Pernyataan Sri Mulyani muncul di tengah gelombang protes besar di Jakarta yang beberapa kali berujung ricuh. Aksi yang pada mulanya berlangsung damai, berubah panas setelah massa merasa aspirasinya tidak didengar.

Sejumlah analis menilai, akar masalah demonstrasi ini berhubungan dengan ketidakpuasan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, terutama yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil. Isu kesenjangan sosial, transparansi anggaran, hingga tudingan penyalahgunaan kekuasaan menjadi bahan bakar yang memanaskan situasi.

Media sosial turut memperbesar ketidakpuasan dengan narasi kritis yang cepat menyebar, memperkuat gelombang aksi di lapangan.

Sri Mulyani: Kritik Itu Perlu, Tapi Jangan Rusak Bangsa

Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa kritik masyarakat, baik dalam bentuk masukan, sindiran, hingga makian, merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Namun ia mengingatkan agar tidak dilakukan dengan cara merusak.

“Tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, profesional, transparan, dan akuntabel. Kami dilarang korupsi. Kritik dan doa masyarakat sangat penting untuk kami terus berbenah. Tapi mari kita hindari cara merusak, membakar, menjarah, memfitnah, dan memecah belah,” ucapnya.

Solusi: Demokrasi yang Lebih Matang

Pengamat menilai solusi dari kericuhan yang terjadi ada pada dua sisi: pemerintah harus lebih terbuka mendengar aspirasi rakyat, dan masyarakat menyampaikan kritik tanpa kekerasan.

Sri Mulyani sendiri menutup pernyataannya dengan nada rendah hati. “Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” ujarnya. (PTM)