iwarainfo.com

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Menempatkan Kritik Jalan dan Jembatan dalam Konteks APBD, Kewenangan dan Transfer Daerah IWARAINFO.COM – Dalam dinamika pembangunan daerah, kritik adalah bagian dari kontrol publik yang sehat. Namun, agar kritik menjadi konstruktif, masyarakat juga perlu memahami konteks regulasi dan kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Pasangan M. Yamin dan Adi Mula Nakalelu resmi memimpin Kabupaten Barito Timur sejak Februari 2025. Artinya, pada tahun pertama kepemimpinan mereka, APBD 2025 yang dijalankan merupakan APBD yang disusun dan disahkan pada tahun sebelumnya. Sesuai mekanisme dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, APBD ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, kepala daerah yang baru dilantik hanya dapat melakukan penyesuaian melalui pergeseran anggaran atau APBD Perubahan, yang ruang geraknya tentu tidak selu...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Sentralisasi Fiskal, Pertarungan Anggaran, dan Masa Depan Otonomi Daerah Indonesia sedang berada di tengah pertarungan besar soal hal yang paling menentukan jalannya pemerintahan: uang negara. Pemerintah pusat kini mendorong ambisi besar untuk menjalankan program prioritas nasional, sementara pemerintah daerah berjuang agar layanan publik dasar tetap hidup. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika muncul kontroversi besar mengenai pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Situasinya begitu serius hingga seorang gubernur  – Gubernur Jambi, Al Haris – harus berkata langsung kepada Kementerian Keuangan, “Kalau Dana Transfer dipotong, daerah bisa lumpuh, Pak Menteri.” Pernyataan itu bukan sekadar keluhan, tetapi sinyal bahaya yang mewakili keresahan banyak pimpinan daerah. Bahkan, 18 gubernur datang bersama ke Kemenkeu untuk menyampaikan protes kolektif. Aksi sebesar ini jarang terjadi dan menunjukkan betapa genting persoalan yang sedang ...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil dengan gaya berbeda. Ia melontarkan kritik terbuka kepada para direktur utama bank-bank BUMN yang menurutnya terlalu nyaman, malas berpikir kreatif, dan lebih senang bermain aman. Bahkan, dengan nada satir, ia menyebut para bankir mungkin lebih sering menghabiskan Sabtu-Minggu di lapangan golf ketimbang memutar otak mencari terobosan pembiayaan. Kritik itu muncul setelah pemerintah menggelontorkan dana Rp200 triliun dalam bentuk deposito ke bank-bank pelat merah. Harapannya sederhana: dengan dana murah ini, bank akan lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor produktif, mendorong proyek unggulan pemerintah, dan pada akhirnya menumbuhkan ekonomi. Di atas kertas, logika Purbaya tampak mulus. Namun, realitas ekonomi tidak sesederhana itu. Jika memang mudah, tentu sudah lama dilakukan oleh pendahulunya, Sri Mulyani, yang justru dikenal sangat berhati-hati dan realistis dalam mengelola fiskal maupun kebijakan perban...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sangat optimistis perekonomian Indonesia akan tumbuh dalam beberapa bulan ke depan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara). Dana tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Bank penerima dana harus membayar bunga, sehingga mau tidak mau mereka terdorong untuk segera menyalurkan uang itu dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Jika dibiarkan mengendap, bank justru menanggung kerugian karena harus membayar bunga tanpa ada pemasukan dari penyaluran kredit. Strategi ini, secara teori, cukup efektif untuk “memaksa” bank lebih agresif mengucurkan pinjaman. Tujuannya jelas: agar uang bisa bergerak di masyarakat, mendorong sektor riil barang dan jasa, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, situasi di lapangan sering tidak seindah teori. Tidak sedikit masyarakat yang mengajukan pinjaman deng...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Saya bukan seorang ekonom. Pendidikan saya pun bukan sarjana ekonomi. Namun, sedikit banyak saya memahami seluk-beluk tata kelola keuangan, terutama setelah mendapat kesempatan belajar tentang pengelolaan keuangan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2011 dalam program Kursus Keuangan Daerah (KKD) yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Dari bekal itulah saya mencoba memberikan pandangan sederhana mengenai dinamika kebijakan fiskal yang belakangan ramai diperbincangkan. Belakangan ini, pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah. Artinya, daerah mendapat porsi anggaran yang lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk menutup kebutuhan program, daerah kemudian “dipaksa” mencari sumber pembiayaan sendiri, salah satunya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Masalahnya, langkah ini tidak jarang menimbulkan keberatan dari masyarakat. Kita bisa melihat contoh nyata di Kabupaten Pati, ...