Ketika Beban Fiskal Dialihkan ke Daerah: Antara Efisiensi dan Keadilan
Oleh: Paulinus Teensian Mangko Saya bukan seorang ekonom. Pendidikan saya pun bukan sarjana ekonomi. Namun, sedikit banyak saya memahami seluk-beluk tata kelola keuangan, terutama setelah mendapat kesempatan belajar tentang pengelolaan keuangan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2011 dalam program Kursus Keuangan Daerah (KKD) yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Dari bekal itulah saya mencoba memberikan pandangan sederhana mengenai dinamika kebijakan fiskal yang belakangan ramai diperbincangkan. Belakangan ini, pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah. Artinya, daerah mendapat porsi anggaran yang lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk menutup kebutuhan program, daerah kemudian “dipaksa” mencari sumber pembiayaan sendiri, salah satunya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Masalahnya, langkah ini tidak jarang menimbulkan keberatan dari masyarakat. Kita bisa melihat contoh nyata di Kabupaten Pati, ...