iwarainfo.com

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Sentralisasi Fiskal, Pertarungan Anggaran, dan Masa Depan Otonomi Daerah Indonesia sedang berada di tengah pertarungan besar soal hal yang paling menentukan jalannya pemerintahan: uang negara. Pemerintah pusat kini mendorong ambisi besar untuk menjalankan program prioritas nasional, sementara pemerintah daerah berjuang agar layanan publik dasar tetap hidup. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika muncul kontroversi besar mengenai pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Situasinya begitu serius hingga seorang gubernur  – Gubernur Jambi, Al Haris – harus berkata langsung kepada Kementerian Keuangan, “Kalau Dana Transfer dipotong, daerah bisa lumpuh, Pak Menteri.” Pernyataan itu bukan sekadar keluhan, tetapi sinyal bahaya yang mewakili keresahan banyak pimpinan daerah. Bahkan, 18 gubernur datang bersama ke Kemenkeu untuk menyampaikan protes kolektif. Aksi sebesar ini jarang terjadi dan menunjukkan betapa genting persoalan yang sedang ...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil dengan gaya berbeda. Ia melontarkan kritik terbuka kepada para direktur utama bank-bank BUMN yang menurutnya terlalu nyaman, malas berpikir kreatif, dan lebih senang bermain aman. Bahkan, dengan nada satir, ia menyebut para bankir mungkin lebih sering menghabiskan Sabtu-Minggu di lapangan golf ketimbang memutar otak mencari terobosan pembiayaan. Kritik itu muncul setelah pemerintah menggelontorkan dana Rp200 triliun dalam bentuk deposito ke bank-bank pelat merah. Harapannya sederhana: dengan dana murah ini, bank akan lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor produktif, mendorong proyek unggulan pemerintah, dan pada akhirnya menumbuhkan ekonomi. Di atas kertas, logika Purbaya tampak mulus. Namun, realitas ekonomi tidak sesederhana itu. Jika memang mudah, tentu sudah lama dilakukan oleh pendahulunya, Sri Mulyani, yang justru dikenal sangat berhati-hati dan realistis dalam mengelola fiskal maupun kebijakan perban...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan cerita menarik di balik kebijakan pemerintah mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan, khususnya bank-bank milik negara (himbara). Menurutnya, para direktur utama (dirut) perbankan justru “pusing” menerima gelontoran dana sebesar itu. Bahkan, ada salah satu bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun, jauh di bawah angka yang ditawarkan pemerintah. Namun, Purbaya menolak pembatasan tersebut dan tetap mendorong bank-bank untuk menerima dana jumbo itu. Kebijakan ini sejatinya dirancang untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke masyarakat, terutama sektor riil. Seperti yang telah diulas sebelumnya, Purbaya berharap uang tersebut tidak mengendap di kas bank, melainkan benar-benar diputar menjadi pembiayaan produktif. Namun, pernyataan Menkeu bahwa para dirut bank kebingungan menunjukkan bahwa implementasi kebi...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Saya bukan seorang ekonom. Pendidikan saya pun bukan sarjana ekonomi. Namun, sedikit banyak saya memahami seluk-beluk tata kelola keuangan, terutama setelah mendapat kesempatan belajar tentang pengelolaan keuangan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2011 dalam program Kursus Keuangan Daerah (KKD) yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Dari bekal itulah saya mencoba memberikan pandangan sederhana mengenai dinamika kebijakan fiskal yang belakangan ramai diperbincangkan. Belakangan ini, pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah. Artinya, daerah mendapat porsi anggaran yang lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk menutup kebutuhan program, daerah kemudian “dipaksa” mencari sumber pembiayaan sendiri, salah satunya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Masalahnya, langkah ini tidak jarang menimbulkan keberatan dari masyarakat. Kita bisa melihat contoh nyata di Kabupaten Pati, ...