Anak “Nakal” Harus Dididik Militer? Ini Plus-Minus Gagasan Gubernur Jabar

Oleh: Paulinus Teensian Mangko


IWARAINFO.BLOGSPOT.COM — Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat kembali jadi pembicaraan hangat setelah menyarankan agar anak-anak yang dianggap "nakal" atau berperilaku menyimpang bisa dididik lewat pelatihan ala militer. Wacana ini langsung menuai banyak tanggapan—ada yang setuju, tapi tak sedikit juga yang khawatir.

Saya tertarik membahas ini karena isu ini menyentuh dua hal penting: masa depan anak dan pendekatan kita dalam mendidik mereka.

Kenapa Anak “Nakal” Didorong ke Militer?

Dari penjelasan sang gubernur, idenya sederhana: anak-anak yang susah diatur perlu pengalaman yang mengubah cara pandang dan perilaku mereka—dan pelatihan militer dianggap bisa jadi solusinya. Disiplin, ketegasan, rasa hormat pada aturan, dan rasa cinta tanah air adalah nilai-nilai yang bisa mereka serap.

Memang harus diakui, pelatihan ala militer bisa sangat membentuk karakter. Beberapa anak yang kehilangan arah mungkin justru terbantu ketika masuk ke lingkungan yang lebih terstruktur dan tegas. Tapi, apakah itu cukup?

Apa Kata Ahli?

Saya membaca komentar dari Dr. Indra Gunawan, dosen pendidikan karakter di UPI. Menurut beliau, pendekatan ini bisa berguna dalam kasus tertentu, tetapi tidak bisa diterapkan secara umum. “Harus ada pendampingan psikolog dan pendekatan edukatif, bukan hanya fisik,” katanya. Dan saya sepakat. Anak-anak bukan robot yang bisa “diprogram ulang” lewat kedisiplinan keras saja.

Psikolog anak, Nurul Aisyah, juga mengingatkan bahwa pendekatan seperti ini bisa berdampak buruk kalau latar belakang masalah anak tak diatasi dulu. “Kita harus paham kenapa anak itu ‘nakal’. Bisa jadi karena tekanan keluarga, lingkungan, atau trauma. Kalau langsung dikirim ke pelatihan militer, bisa-bisa makin tertutup atau memberontak,” katanya.

Apa Risikonya?

Selain soal trauma, pendekatan ini bisa membuat anak merasa dijauhi, bahkan dicap. Label “anak bermasalah” bisa menempel dan sulit hilang. Belum lagi jika lingkungan sosial tidak menerima mereka kembali setelah program selesai.

Dan mari kita tidak lupa: pendekatan pendidikan anak secara nasional (dan global) sudah lama meninggalkan cara-cara keras. Dunia kini mengarah ke pendidikan berbasis kasih sayang, komunikasi, dan pemahaman emosi. Banyak negara sudah menekankan pentingnya emotional intelligence dalam mendidik anak, bukan hanya disiplin otoriter.

Jadi, Solusinya Apa?

Menurut saya, ini bukan tentang militer atau tidak militer. Ini tentang melihat anak-anak kita sebagai individu yang sedang tumbuh, mencari jati diri, dan kadang melakukan kesalahan. Mereka butuh bimbingan, bukan hanya aturan. Butuh perhatian, bukan hanya instruksi.

Kalau memang ada anak-anak yang sulit diatur, solusinya bukan satu pintu. Bisa lewat konseling keluarga, pendekatan sekolah yang suportif, hingga pelatihan kepemimpinan—bukan hukuman. Pelibatan komunitas, pelatih, bahkan tokoh agama bisa sangat membantu.

Pendekatan bergaya militer bisa jadi salah satu opsi—tapi hanya jika benar-benar dibutuhkan, dilakukan secara profesional, dan tetap mengutamakan psikologis anak.

Kita semua ingin anak-anak tumbuh jadi pribadi yang baik. Tapi caranya tidak boleh sembarangan. Saat seorang pemimpin bicara soal pendidikan anak, kita sebagai masyarakat harus kritis dan terlibat. Karena masa depan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua atau sekolah—tapi kita semua.



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Gelar Acara Perpisahan Honorer Lulus PPPK dan Penyambutan ASN Baru

Kemenkes Terbitkan Edaran Waspada Kenaikan Kasus COVID-19 Asia, Indonesia Diminta Siaga

WFH ASN Bartim Bukan Libur! Ini Aturan Lengkap dari Bupati