iwarainfo.com

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Meluruskan Persepsi Publik dan Mengajak Masyarakat Lebih Bijak Memahami Akar Masalah Kelangkaan Pertamax dan Pertalite yang terjadi di Kabupaten Barito Timur dalam beberapa hari terakhir memicu keresahan masyarakat. Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU dan Pertashop, sementara sebagian warga mulai mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas situasi ini. Di tengah kecemasan tersebut, muncullah suara-suara yang menyalahkan Kepala Daerah, seolah-olah Bupati dan Wakil Bupati memiliki kendali penuh atas distribusi BBM. Padahal secara fakta dan regulasi, persoalan ini tidak berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten , dan tuduhan tersebut muncul lebih karena ketidakpahaman sebagian masyarakat. Secara hukum, pengadaan dan distribusi BBM — baik subsidi maupun nonsubsidi — diatur oleh Kementerian ESDM , BPH Migas , dan dieksekusi oleh Pertamina. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan kuota, menentukan jadwal distribusi, atau memeri...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 ubah peta relasi kekuasaan antara institusi kepolisian dan aparatur sipil negara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri menjadi salah satu keputusan penting dalam penguatan batas antara aparat bersenjata dan jabatan sipil. Dengan dihapuskannya frasa tersebut, anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan yang berkaitan langsung dengan tugas kepolisian. Untuk menduduki jabatan sipil, mereka wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. MK menilai frasa itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan bahwa keberadaan frasa tersebut “mengaburkan substansi frasa ‘setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian’” dan membuka peluang multitafsir. Ketidakjelasan itu bukan hanya berdampak pada struktur internal kepolisian, tetapi juga dapat mengganggu kepastian karier AS...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Dari petani hingga pedagang, aktivitas ekonomi terganggu akibat kelangkaan BBM di Barito Timur, Tabalong, dan Palangkaraya Kelangkaan Pertamax dan Pertalite di Kabupaten Barito Timur dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat. Situasi ini semakin menguat ketika daerah tetangga, yaitu Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kota Palangkaraya (Provinsi Kalimantan Tengah), dilaporkan mengalami kondisi serupa. Meluasnya kelangkaan ini menunjukkan adanya persoalan pasokan dan distribusi yang tidak lagi bersifat lokal, melainkan regional. Jika dibiarkan berlarut, dampaknya akan terasa langsung pada laju inflasi daerah dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Di banyak titik, masyarakat terpaksa membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal dari harga resmi. Pedagang kecil memanfaatkan kelangkaan ini untuk menaikkan harga secara signifikan. Kondisi ini bisa menciptakan rantai kenaikan harga yang sulit diken...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Sentralisasi Fiskal, Pertarungan Anggaran, dan Masa Depan Otonomi Daerah Indonesia sedang berada di tengah pertarungan besar soal hal yang paling menentukan jalannya pemerintahan: uang negara. Pemerintah pusat kini mendorong ambisi besar untuk menjalankan program prioritas nasional, sementara pemerintah daerah berjuang agar layanan publik dasar tetap hidup. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika muncul kontroversi besar mengenai pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Situasinya begitu serius hingga seorang gubernur  – Gubernur Jambi, Al Haris – harus berkata langsung kepada Kementerian Keuangan, “Kalau Dana Transfer dipotong, daerah bisa lumpuh, Pak Menteri.” Pernyataan itu bukan sekadar keluhan, tetapi sinyal bahaya yang mewakili keresahan banyak pimpinan daerah. Bahkan, 18 gubernur datang bersama ke Kemenkeu untuk menyampaikan protes kolektif. Aksi sebesar ini jarang terjadi dan menunjukkan betapa genting persoalan yang sedang ...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Dorong Transformasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Gelar Pelatihan Teknologi Digital untuk 80 Sekolah SD IWARAINFO.COM,  Tamiang Layang   –  Dalam upaya memperkuat kompetensi guru di era digital, Bidang Pembinaan Pendidikan SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan Jenjang SD Tahun 2025 . Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Rumung, Jl. Pramuka IX Komplek Rahan Permai, Tamiang Layang, dan berlangsung selama tiga hari, 17–19 November 2025. Sebanyak 80 guru dari 80 sekolah SD se-Barito Timur mengikuti pelatihan ini. Seluruh kegiatan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Nomor 800/1801/1.2/Disdik/2025 tanggal 27 Oktober 2025 , tentang pembentukan panitia pelatihan. Anggaran kegiatan dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Bidang Pembinaan Pendidikan SD (PPSD) Tahun 2025. Dalam laporan panitia yang dibacakan oleh K...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Tingkatkan Kompetensi Guru di Era Pembelajaran Digital IWARAINFO.COM , Tamiang Layang – Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur menggelar Pelatihan Pengembangan Konten Digital Pendidikan melalui Pemanfaatan Ruang GTK Jenjang PAUD Tahun 2025, Rabu (12/11/2025), bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Barito Timur. Kegiatan ini diikuti 137 peserta yang berasal dari satuan pendidikan PAUD dan PNF se-Kabupaten Barito Timur. Dalam laporan panitia, Kasi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan PNF, Santi Mawarni, S.Pd., M.M. menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran berbasis teknologi digital serta memperkuat kompetensi profesional guru. “Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting ini. Melalui pelatihan ini, diharapkan guru-guru PAUD mampu merancang pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dengan memanfaat...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Remaja 17 Tahun Diduga Bawa Tiga Bom ke Sekolah, Polisi Pastikan Situasi Sudah Terkendali

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Rakor Tim Pembina Posyandu sekaligus penyerahan penghargaan desa dan posyandu terbaik, dorong implementasi KOPENA dan penguatan pelayanan dasar masyarakat IWARAINFO.COM ,  Tamiang Layang   –  Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Sosial (PMDSos) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten yang dirangkaikan dengan penyerahan piala dan piagam penghargaan bagi para pemenang Lomba Posyandu dan Lomba Desa Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Selasa (4/11/2025). Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus mendorong implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 terkait Kolaborasi OPD Enam Standar Pelayanan Minimal (KOPENA). Acara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Drs. Misnohartaku, M.Ec.Dev, mewakili Bupati Barito Timur. Dalam sambutannya, ia men...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Pelatihan ini diharapkan mampu mendorong guru lebih kreatif dan efisien dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. IWARAINFO.COM , Tamiang Layang — Bidang Pembinaan Pendidikan SD (PPSD) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan Pelatihan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jenjang SD Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai Senin 3 November hingga Rabu 5 November 2025, bertempat di Balai Rumung, Jalan Pramuka IX Komplek Rahan Permai, Tamiang Layang. Sebanyak 80 guru SD yang memiliki kemampuan dasar dalam bidang TIK mengikuti kegiatan hari pertama. Pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Nomor 800/1801/1.2/Disdik/2025 tanggal 27 Oktober 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelatihan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk Pendidikan Jenjang SD Tahun 2025. Dalam sambutannya, Kepala Bidang PPSD Eri...

Oleh: Paulinus Teensian Mangko Kepala BKN Zudan Arif ungkap waktu mulai kerja bervariasi antarinstansi, bergantung pada kelengkapan administrasi