Penataan Guru 2027: Jangan Berhenti pada Perubahan Status

Oleh: Paulinus Teensian Mangko

(Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik)

Kepastian status kepegawaian harus diikuti pemerataan guru, peningkatan kesejahteraan, dan mutu pendidikan yang dirasakan masyarakat.

Pemerintah menyiapkan penataan guru mulai 2027, termasuk rencana pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, penataan guru PPPK, serta rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.

Kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah menuju kepastian status kepegawaian guru dan keberlanjutan layanan pendidikan. Namun, dari perspektif sosial dan kebijakan publik, keberhasilan penataan guru tidak semestinya hanya diukur dari perubahan status administratif. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan itu mampu memperbaiki kesejahteraan guru, pemerataan tenaga pendidik, dan kualitas pendidikan nasional.

Kepastian Status dan Keadilan bagi Guru

Guru merupakan unsur penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Di balik kebijakan kepegawaian, terdapat ribuan tenaga pendidik yang berharap memperoleh kepastian masa depan setelah bertahun-tahun menjalankan tugas pendidikan.

Karena itu, penataan guru perlu dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan, persyaratan kompetensi, ketentuan hukum, dan penghargaan terhadap masa pengabdian. Kepastian status harus disertai kejelasan mengenai penghasilan, tunjangan, jenjang karier, serta perlindungan dalam menjalankan profesi.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap tahapan kebijakan disosialisasikan secara terbuka agar guru memahami hak, persyaratan, dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, harapan yang tumbuh di kalangan guru tidak berhenti sebagai janji kebijakan, tetapi diwujudkan melalui pelaksanaan yang terukur.

Pemerataan Guru Tidak Boleh Terabaikan

Persoalan pendidikan Indonesia bukan semata-mata menyangkut jumlah guru, melainkan juga distribusinya. Kebutuhan tenaga pendidik berbeda-beda menurut jenjang pendidikan, mata pelajaran, jumlah peserta didik, dan kondisi geografis.

Rekrutmen guru secara nasional harus diikuti pemetaan kebutuhan yang akurat. Jangan sampai penambahan tenaga pendidik di satu wilayah tidak sejalan dengan kebutuhan sekolah di wilayah lain yang masih mengalami kekurangan guru.

Daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses perlu memperoleh perhatian khusus. Pemerataan guru membutuhkan kebijakan penempatan yang tepat, dukungan fasilitas, serta insentif yang memadai agar guru dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan.

Sebab, hak anak untuk memperoleh pendidikan bermutu tidak boleh ditentukan oleh tempat mereka dilahirkan atau lokasi sekolah tempat mereka belajar.

Anggaran Besar Harus Berdampak Nyata

Dalam siaran pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 8 Oktober 2026 disebutkan bahwa pagu anggaran kementerian untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun, meningkat Rp28 triliun dari pagu sebelumnya.

Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk revitalisasi satuan pendidikan serta gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Peningkatan anggaran ini merupakan peluang untuk memperbaiki layanan pendidikan. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan program. Efektivitasnya bergantung pada ketepatan alokasi, kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan hasil yang dicapai.

Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki sarana pembelajaran, dan memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.

Transparansi dan akuntabilitas juga penting agar masyarakat dapat menilai manfaat nyata dari setiap program yang dibiayai negara.

Mengukur Keberhasilan dari Mutu Pendidikan

Penataan guru harus ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh. Selain kepastian status dan kesejahteraan, peningkatan kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan sarana pembelajaran, dan kualitas tata kelola pendidikan juga harus menjadi perhatian.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun koordinasi yang kuat agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret sesuai kebutuhan setiap wilayah.

Pada akhirnya, keberhasilan penataan guru tidak cukup dihitung dari jumlah pegawai yang berubah status atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika guru memperoleh kepastian dan dukungan yang layak, sekolah memiliki tenaga pendidik sesuai kebutuhan, serta peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas.

Menata guru berarti menata masa depan bangsa. Karena itu, kebijakan penataan guru mulai 2027 harus menjadi momentum untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan bertanggung jawab. (PTM)

Disclaimer: Opini ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak merepresentasikan kebijakan instansi tempat penulis bekerja.