UU Ketenagakerjaan 2026: PHK Tak Boleh Semena-mena

Oleh: Paulinus Teensian Mangko

(Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik)

Perlindungan Pekerja Harus Diutamakan, Efisiensi Perusahaan Tidak Boleh Mengorbankan Keadilan Sosial

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh DPR RI pada 6 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi perlindungan pekerja di Indonesia. Regulasi ini membawa harapan baru dalam memperkuat perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), kepastian pesangon, dan pencegahan praktik ketenagakerjaan yang merugikan.

Dari perspektif sosial dan kebijakan publik, aturan ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan menyangkut martabat manusia, keberlangsungan hidup keluarga pekerja, dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

PHK Bukan Keputusan Sepihak

Kehilangan pekerjaan bukan hanya berarti hilangnya penghasilan. Dampaknya dapat merambat pada pemenuhan kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan stabilitas ekonomi keluarga.

Karena itu, PHK tidak boleh diperlakukan sebagai keputusan sepihak yang dapat diambil perusahaan tanpa proses yang adil.

Perundingan antara pekerja dan pengusaha harus menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan hubungan kerja. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian harus mengikuti mekanisme perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan hukum.

Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan perusahaan tetap memiliki batas. Kepentingan bisnis tidak boleh menghapus hak pekerja atas perlakuan yang adil.

Efisiensi Tidak Boleh Menjadi Dalih PHK

Efisiensi merupakan kebutuhan dunia usaha untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan perusahaan. Namun, alasan efisiensi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk membenarkan PHK tanpa dasar yang jelas.

Sebelum mengurangi tenaga kerja, perusahaan semestinya mempertimbangkan alternatif, seperti perbaikan manajemen, pengendalian biaya, peningkatan produktivitas, dan penataan organisasi.

Kebijakan publik harus mampu menyeimbangkan keberlangsungan usaha dengan perlindungan tenaga kerja. Perusahaan membutuhkan ruang untuk berkembang, tetapi pekerja juga berhak atas kepastian dan perlindungan dari keputusan yang mengancam kehidupannya.

Pesangon dan Larangan Menahan Ijazah

Perubahan ketentuan pengali pesangon, sebagaimana disampaikan dalam informasi mengenai regulasi baru, diharapkan memperkuat perlindungan ekonomi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Pelaksanaannya tetap membutuhkan aturan teknis yang jelas dan pengawasan efektif agar hak pekerja benar-benar terpenuhi.

Larangan menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja juga patut diapresiasi. Ijazah merupakan dokumen penting yang dibutuhkan seseorang untuk mengembangkan karier dan memperoleh pekerjaan baru.

Praktik penahanan dokumen yang membatasi kebebasan pekerja bertentangan dengan prinsip hubungan kerja yang sehat dan bermartabat.

Tantangan Terbesar Ada pada Pelaksanaan

Undang-undang yang baik tidak akan membawa perubahan berarti apabila pengawasannya lemah.

Pemerintah perlu memastikan pengawasan ketenagakerjaan berjalan efektif, pengaduan ditangani secara responsif, dan pelanggaran ditindak sesuai hukum. Pekerja juga harus memperoleh akses terhadap informasi serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang mudah dijangkau.

Di sisi lain, pengusaha perlu membangun budaya hubungan industrial yang mengutamakan dialog, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha harus mengambil peran dalam membangun hubungan kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

Keadilan Sosial Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan

Keberhasilan UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari banyaknya pasal yang disahkan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana regulasi tersebut mampu melindungi pekerja, mencegah kesewenang-wenangan, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Negara tidak boleh hanya hadir ketika konflik terjadi. Negara harus memastikan hubungan kerja dibangun atas dasar keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Perusahaan yang kuat tidak harus dibangun dengan mengorbankan pekerjanya. Sebaliknya, keberlanjutan usaha dapat diperkuat melalui hubungan industrial yang sehat dan saling menghormati.

Sebab, efisiensi boleh menjadi strategi bisnis, tetapi keadilan tidak boleh menjadi korban. (PTM)

Disclaimer: Opini ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak merepresentasikan kebijakan instansi tempat penulis bekerja.